KASUS PENCURIAN PULSA MELANGGAR ETIKA BISNIS

Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan pencurian pulsa oleh sejumlah content provider, karena sangat merugikan masyarakat.

“Saat permintaan SMS dibalas, isi pulsa langsung disedot dan berkurang dua tibu rupiah. Ini jelas bisnis yang tidak elegan. Coba aja Anda kalikan sekian juta dengan dua ribu rupiah,” kata Patrialis sebelum rapat dengan Komisi III DPR di gedung DPR.

Seharusnya Etika bsinis yang baik merupakan cara-cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencangkup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, industri dan juga masyarakat. kesemuanya yaitu bagaimana suatu organisasi menjalankan bisnis secara adil, sesuai dengan hukum yang berlaku. Secara garis besar etika di dalam melakukan kegiatan bisnis yaitu melindungi serta mengatur  hak-hak konsumen dan produsen baik secara tertulis maupun tidak tertulis.

Didalam artikel Advance Manajemen Journal (1988) oleh Von der Embse dan R.A memberikan tiga pendekatan dasar dalam merumuskan tingkah laku etika bisnis yaitu:

• Utilitalian Approach: setiap tindakan harus didasarkan kepada konsekuensinya. Dalam kasus ini provider yang tidak bertanggung jawab tersebut bertindak merugikan bahkan tidak memberi manfaat kepada konsumennya.
•  Individual Rights Approach: setiap orang dalam tindakan dan kelakuannya memiliki hak dasar yang harus dihormati. Namun tindakan provider tak bertanggung jawab tersebut malah menyebabkan terjadinya benturan hak.
• Justice Approach: para pembuat keputusan mempunyai kedudukan yang sama, dan bertindak  adil dalam memberikan layanan kepada konsumen baik secara individu mapun kelompok.

Menurut Patrialis, dalam etika bisnis, setiap pengeluaran oleh konsumen terhadap jasa tertentu harus ada umpan baliknya. “Itu yang benar, ada Fairplay, ada uang (dikeluarkan) ada jasa (badi penguna telepon genggam.”  

Dia meminta masyarakat untuk bersabar dan menyerahkan sepenuhnya kepada jajaran penegak hukum untuk mengusutnya. “Ini semua dmaksudkan, agar masyarakat jangan sampai dirugikan terus.”

Mencuatnya kasus dugaan penipuan oleh penyedia jasa isi telepon genggam berawal dari Feri Kuntoro, 36, yang dengan kesadaran hukum yang tinggi menguak semua praktek tidak lazim tersebut dan melapor ke Polda Metro Jaya. Dia dirugikan dengan infromasi artis-artis yang tidak sesuai dengan keinginannya dan dirugikan sampai Rp450 ribu.

Namun langkah itu, justru disikapi oleh salah satu penyedia jasa isi telepon PT Colibri Networks dengan melaporkan pencemaran nama baik ke Polres Jakarta Selatan. Tapi Feri tidak bergeming, dia malah memperoleh dukungan luas dari masyarakat, mulai pengacara Alexander Lay hingga David Tobing dan elemen masyarakat lainnya.

Atas respon dari maraknya kasus pencurian pulsa tersebut. Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang membidangi informasi membentuk Panitia Kerja (Panja) Mafia Pulsa.

Anggota Komisi I DPR Ahmed Zaki Iskandar mengungkapkan, Panja ditugaskan membuka segala bentuk kecurangan yang disinyalir terorganisir antara oknum pemerintahan (BRTI-Kominfo), content provider dan operator. "Àgar jangan menduga-duga, makanya panja ini dibentuk untuk membongkar dugaan kongkalingkong. Ini tidak akan terjadi kalau tidak ada kerjasama oknum dari tiga pihak tersebut," ujarnya saat jumpa pers di DPR, Rabu 26 Oktober 2011.

Selanjutnya Panitia Kerja Anggota Komisi I DPR Ahmed Zaki Iskandar  membuat daftar untuk di panggil untuk dimintai keterangan yakni BRTI dan kominfo, operator seluler, perusahaan content provider. "Juga artis-artis yang sekarang menggantungkan hidupnya dari RBT, kemarin mereka mengadu kemari, juga YLKI dan anak mahasiswa yang gencar perangi mafia pulsa juga korban-korban," ujarnya.

Hasil akhir Panitia Kerja Anggota Komisi I DPR mengapresiasi BRTI sudah menyetop seluruh SMS premium. "Ini langkah yang kami inginkan agar BRTI sebagai regulator yang wajib mengawasi seluruh kinerja operator  content provider bagi masyarakat," ujar Ahmed Zaki Iskandar.